Sunardi
Guru SMK Negeri 2 Sukoharjo
Jl. Raya Begajah-Sukoharjo , Telp (0271) 591588, 081556557938
e-mail: [email protected]
Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberi masukan pada pemerintah atau dinas terkait dalam hal menetapkan kebijakan yang menyangkut dengan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Metode penulisan artikel ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, makalah seminar atau jurnal, situs internet, serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Data sekunder disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif, selanjutnya dianalisis yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam usaha mengembangkan pendidikan kejuruan menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean. Hasil dan pembahasan 1) Tantangan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, antara lain: (a). Landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan menengah belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. (b). Model dan pengembangan kurikulum SMK masih belum optimal. (c). Dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri (d).Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran kurang memadai . 2). Strategi yang harus dilakukan, antara lain : (a). Pemerintah dengan Industri menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. (b). Mendorong SMK menciptakan kemampuan kerja para lulusannya dengan dunia industri (c) Menetapkan standar nasional dalam sistem pendidikan kejuruan. (d) .Mengangkat tenaga pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi di bidangnya. (e) Perlunya pemerintah membentuk Institusi yang melaksanakan dan bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan terhadap setiap hasil karya siswa pendidikan kejuruan.
Kata kunci : Tantangan, SMK, Strategi MEA
PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi dimulai secara bertahap, Asean sepakat untuk menghilangkan semua peraturan non tarif barrier dan mengimplementasikannya secara menyeluruh di tahun 2020. Kelak dalam masyarakat ini perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli akan dibebaskan. Waktu untuk mempersiapkan diri untuk memasuki era tersebut sangat pendek, terutama mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Faktor utama yang menentukan mampu tidaknya bersaing dengan negara lain adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan produk yang unggul .Komunitas Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) merupakan sebuah tantangan dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk dapat hidup sejajar dan berdampingan dengan masyarakat dunia. MEA di satu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Sebagai dampak kebijakan ini adalah makin tajamnya tekanan kompetisi nasional, regional maupun global, dan menuntut industri nasional untuk mampu menghasilkan keunggulan kompetitif (competitive advantage) atas produk maupun jasa yang dihasilkannya. Tuntutan tersebut secara simultan telah menjadikan sumber daya manusia (SDM) tidak lagi dianggap sebagai pelengkap semata, akan tetapi telah menjadi kekuatan utama bagi industri dalam menghasilkan keunggulan dalam konteks yang lebih komprehensif, inovatif dengan sudut pandang yang holistik.
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) adalah yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan tersebut, karena pendidikan ini berorentasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai. Dunia industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran sekolah mempunyai karakter dan nuansa tersendiri. Oleh karena itu sekolah dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaraan yang tepat dan sesuai dengan keinginan dunia industri.
Untuk menghadapi hal tersebut, pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan kejuruan dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global. Pembangunan di Indonesia telah berjalan dengan pesat di segala sektor, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh tenaga kerja yang kompeten. Data dilapangan kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan di negara kita masih jauh dari kata ideal. Hal ini mengingat jika ditinjau secara sistemik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tentu sangat mengkhawatirkan jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan berbagai tantangan di era globalisasi yang harus terus dihadapi siswa SMK di negeri kita.
Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan saat ini sehingga membuat tantangan yang dihadapi SMK dalam menghadapi era globalisasi ini semakin berat. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah: Pertama, Landasan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Implementasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih kurang didukung kebijakan strategis yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan. Kedua, Model dan pengembangan kurikulum SMK masih belum optimal. Dalam pelaksanaanya di lapangan, pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman. Ketiga, Dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Keempat,Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan kejuruan. Kecilnya anggaran pendidikan saat ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah kejuruan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.
Peran pemerintah dalam memasyarakatkan SMK sudah terlihat, jika sebelumnya SMK sempat dipandang sebelah mata, maka saat ini justru sebaliknya, SMK menjadi buruan masyarakat karena menawarkan berbagai jurusan yang menarik dan menjanjikan keterampilan yang memadai untuk langsung terjun ke dunia kerja. Kebijakan pemerintah sendiri terkait sekolah kejuruan adalah menargetkan proporsi 70 persen untuk SMK dan 30 persen untuk SMA hingga 2015. Kebijakan itu secara otomatis mengandung konsekuensi bagi semua daerah untuk mencapai target tersebut. Dampak lain yang juga sangat terasa adalah berkembangnya SMK di semua daerah. Termasuk jurusan-jurusan yang sempat mati suri kembali bangkit dan diminati masyarakat. Dari latar belakang diatas, maka penulis mencurahkan harapan kepada pihak pemerintah sebagai regulator bangsa, khususnya pendidikan nasional harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dapat mengembangkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang unggul dan siap bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa tantangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat kompetitif dan pemerintah perlu membuat strategi program unggulan dalam upaya memberikan bekal ketrampilan dan pengetahuan kepada siswa SMK . Untuk itu dalam penelitian ini akan mengkaji tentang realita dan tantangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Strategi menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean.
Tujuan penuliasan artikel ini secara teoritis sebagai sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan terutama tentang realita dan tantangan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. Secara praktis memberi masukan pada pemerintah atau dinas terkait dalam hal menetapkan kebijakan yang menyangkut dengan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam literatur, seperti buku, makalah seminar atau jurnal, situs internet, serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan usaha pengembangan pendidikan kejuruan. Data sekunder disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif selanjutnya dilakukan analisis yang berkaiatan dengan peran pemerintah dan penyelenggaraan usaha mengembangkan pendidikan SMK menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean
HASIL DAN PEMBAHASAN :
Hasil observasi, dan kajian teori sertaa pembahasan dalam penulisan artikel ini meliputi: bagaimana realita penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan bagaimana langkah strategis pemerintah dalam usaha mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
I. Tantangan Sekolah Menengah Kejuruan.
Kondisi dan Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).
Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.
Dan berdasarkan data diatas maka dapat dipastikan pula bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan di negara kita masih jauh dari kata ideal. Hal ini mengingat jika ditinjau secara sistemik, pendidikan kejuruan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Tentu sangat mengkhawatirkan jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan berbagai tantangan di era globalisasi yang harus terus dihadapi siswa SMK di negeri kita.
Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan saat ini sehingga membuat tantangan yang dihadapi SMK dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini semakin berat. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah:
- Landasan hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri) yang mengatur penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah belum dilaksanakan secara baik dan konsisten. Implementasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih kurang didukung kebijakan strategis yang dapat mewujudkan arah dan tujuan yang diharapkan. Banyak lulusan SMK yang tidak dapat terserap dunia kerja yang disebabkan ketidaksesuaian tuntutan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Salah satu penyebab terjadinya kondisi ironis ini disebabkan ketidakseimbangan antara landasan hukum dengan perencanaan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan. Dalam arti bahwa target capaian yang diiginkan masih terlalu jauh dengan kenyataan yang ada.
- Model dan pengembangan kurikulum SMK masih belum optimal. Dalam pelaksanaanya di lapangan, pengembangan kurikulum dapat disusun dengan baik, namun dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi sekolah dan para guru. Kurikulum yang selalu berubah-ubah juga menunjukkan bahwa belum ada kurikulum yang ideal untuk segala jaman.
- Dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan SMK masih kurang optimal, khususnya peran dunia usaha dan industri dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Tak dapat dipungkiri bahwa stigma negatif SMK yang berkembang di masyarakat, bahwa anak SMK dinilai sebagai siswa yang tidak pandai karena ada anggapan lulusan SMP yang bernilai jelek, SMK sebagai sekolah golongan kedua dalam strata sekolah menengah dan lain sebagainya, sehingga menuntut peran serta masyarakat untuk mengikis semua anggapan itu. Dunia usaha dan industri pun terkesan masih kurang merespon lulusan SMK ketika mereka memasuki dunia kerja sedangkan pada dasarnya program pendidikan kejuruan berorientasi kebutuhan nyata pasar kerja.
- Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktikum yang kurang memadai untuk pembentukan kompetensi siswa, terutama fasilitas praktikum pada pendidikan kejuruan. Kecilnya anggaran pendidikan saat ini jelas mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan, terutama kemampuan sekolah kejuruan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana belajar yang memadai.
Semua permasalahan diatas tentunya berakibat terhadap kualitas lulusan SMK yang dihasilkan dan tingkat keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Meskipun pada awalnya tujuan pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja namun pada kenyataanya di lapangan masih banyak di temui lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Beberapa hal menjadi penyebab tingginya angka pengangguran ini, diantaranya adalah: ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan lulusan SMK masih rendah. Kesempatan kerja yang terbatas di era globalisasi telah membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan seringkali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
II. Strategi Sekolah Menengah Kejuruan Menghadapi MEA
Pemerintah harusnya menyadari bahwa pendidikanSekolah Menengah Kejuruan ini sebenarnya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Hal ini tercermin Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia , Pendidikan Kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan yang harus dilaksanakan (Pasal 15 UUSPN No.20/Tahun 2003). Pendidikan kejuruan selayaknya menitikberatkan pembelajaran berbasis kerja, sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri.
- Pemerintah bersama-sama dengan Industri menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. Kerjasama dapat mencakup pembiayaan dan pengembangan kurikulum dan implementasinya, serta bersama-sama melaksanakan assessment proses dan lulusan pendidikan kejuruan itu. Sehingga setiap siswa dari Pendidikan Kejuruan mengerti dengan apa yang dia pelajari dan bagaimana penerapannya di dunia kerja. Karena apa yang dipelajari di sekolah merupakan kondisi aktual yang ada di dunia Industri atau usaha.
- Mendorong SMK menciptakan kemampuan kerja para lulusannya yang adaptif dengan dunia industri yang mereka miliki. Dilakukan melalui suatu bentuk kegiatan pendidikan atau pelatihan kejuruan dengan belajar di dua tempat pembelajaran yaitu di sekolah dan di industri. Kombinasi pembelajaran tersebut harus didesain sedemikian rupa sehingga terjadi sinergi yang sangat baik antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di industri.
- Menetapkan standar nasional dalam sistem pendidikan kejuruan. Kualitas pendidikan kejuruan harus dijamin dengan diterapkannya standar-standar pendidikan dan harus dipatuhi sebagai acuan proses untuk memenuhi kualifikasi standar lulusan yang akan memasuki pasar kerja. Dengan kualifikasi tersebut, para lulusan dapat memenuhi tuntutan persyaratan penerimaan tenaga kerja. Sehingga rekruitmen tenaga kerja menjadi sangat mudah dengan tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi yang baik.
- Mengangkat tenaga pendidikan kejuruan yang memiliki kualifikasi di bidangnya. Para Guru ( tenaga kependidikan kejuruan ) didorong untuk mampu mendesain strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Perlunya pemerintah membentuk suatu Institusi yang dapat melaksanakan dan bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan terhadap setiap hasil karya siswa pendidikan kejuruan. Karena sesungguhnya penulis meyakini bahwa daya saing industri itu sendiri adalah terletak pada sumberdaya manusia yang menguasai pengetahuan dan teknologi. Maka inilah salah satu alasan mengapa pemerintah dan industri harusnya sangat peduli dengan pendidikan.
Kelima langkah diatas hanyalah beberapa dari langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pendidikan kejuruan di Indonesia. Masih banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghasilkan lulusan sekolah kejuruan agar memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan di era globalisasi.
Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Aktaruzzaman and Clement, (2011), yang menyimpulkan bahwa dengan meningkatkannya globalisasi dan liberalisasi disebagian besar negara di seluruh dunia, realisasi tantangan yang dihadapi untuk membuat pendidikan dan pelatihan (VET) kejuruan sistem menjadi lebih berbasis kebutuhan dan efektif, lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di skenario industri. Para lulusan yang keluar dari lembaga VET harus lebih mampu kinerja yang baik. Oleh karena itu, sistem VET harus merespon kebutuhan teknologi yang berubah dengan cepat dunia kerja dengan terus mengevaluasi dan memodifikasi kurikulum, memperkenalkan program baru, pendidikan guru kejuruan, modernisasi laboratorium dan lokakarya melalui kemitraan yang erat antara lembaga VET dan dunia kerja.Oleh karena itu reformasi yang signifikan perlu dibuat dalam domain yang lebih baik beradaptasi pendidikan guru kejuruan dan sistem VET terstruktur dengan baik dan memiliki dampak langsung untuk meningkatkan daya saing ketrampilan tenaga kerja untuk pasar tenaga kerja, produktifitas dan untuk mempromosikan kegiatan kewirausahaan.
SIMPULAN
Dengan segenap permasalahan yang dialami dunia pendidikan kita umumnya dan pendidikan kejuruan kita khususnya, harus diakui bahwa tantangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean cukup untuk dipersipakan dengan matang dan sungguh-sungguh. Dan tantangan itu tidak hanya perlu dijawab dengan mencari pembenaran sebagai akibat dari kebijakan MEA semata, dimana mau tidak mau kita harus memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pihak asing untuk terlibat dalam berbagai percaturan nasional maupun regional di berbagai bidang berikut dengan segala konsekuensinya.
Pendidikan kejuruan dikembangkan berdasar pada tuntutan dunia kerja, yaitu dunia usaha dan dunia industri yang berkembang di masyarakat. Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi di dunia kerja.
Pemerintah dengan dunia industri dan kalangan pendidik harus secara kolaboratif mengembangkan usaha untuk memajukan pendidikan kejuruan, khususnya dalam usaha menghasilkan output yang berdaya saing dan berkompeten di bidangnya. Karena sesungguhnya daya saing industri itu sendiri adalah terletak pada sumberdaya manusia yang menguasai pengetahuan dan teknologi. Maka inilah salah satu alasan mengapa pemerintah dan industri harusnya sangat peduli dengan pendidikan, agar pendidikan kejuruan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di komunitas Masyarakat Ekonomi Asean.
DAFTAR PUSTAKA
Andini. 2008. Pendidikan Kejuruan one 1thousand 100 education. wordpress.com/ – 180k diakses tanggal 10 Mei 2016.
Akturuzzaman, Md and Clement, Che Kum, (2011), .Vocational Education and Training ( VET) in Human Resource Development : A Case Study of Bangladesh, Academic Researc Internasional, Vol.1, No.7, Tahun 2011, P.266-275.
http://wakhinuddin.wordpress.com/2009/07/21/pendidikan-kejuruan/
http://triananur.wordpress.com/2010/09/24/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya/
http://smkfuture.blogspot.com/2011/02/rekonstruksi-pendidikan-vokasi-smk.html
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2009, “Menuju ASEAN Economic Community 2015”, Jakarta
Sholeh. 2013. “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Tentang : Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Sinar Grafika